BI – 02

Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Masjid

PERSYARATAN

• Mengajukan surat permohonan rekomendasi pendirian masjid yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Melampirkan proposal pendirian masjid yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, dan rencana pembangunan.
• Melampirkan fotokopi identitas pemohon atau pengurus panitia pembangunan masjid.
• Melampirkan susunan kepengurusan panitia pembangunan masjid.
• Melampirkan dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Melampirkan surat keterangan domisili/lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan lokasi pendirian masjid.
• Melampirkan rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, apabila dipersyaratkan.
• Melampirkan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan yang berkaitan dengan pendirian bangunan dan rumah ibadah.
• Mencantumkan nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email) yang dapat dihubungi.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

• Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pendirian masjid kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
• Petugas PTSP menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi.
• Apabila persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
• Apabila persyaratan telah lengkap, berkas diregistrasi dan diteruskan kepada unit yang membidangi urusan kemasjidan / Bimbingan Masyarakat Islam untuk dilakukan verifikasi.
• Petugas melakukan verifikasi administrasi dan, apabila diperlukan, melakukan klarifikasi atau peninjauan lapangan terhadap lokasi pendirian masjid.
• Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat yang berwenang melakukan telaah dan memberikan pertimbangan atas permohonan rekomendasi.
• Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi apabila persyaratan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Petugas menyampaikan surat rekomendasi kepada pemohon melalui PTSP atau media lain yang telah ditetapkan.
• Layanan selesai.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila terdapat gangguan sistem atau proses sinkronisasi pada aplikasi pusat, jangka waktu pelayanan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya / gratis

PRODUK LAYANAN

• Surat Rekomendasi Pendirian Masjid.
• Surat pemberitahuan hasil verifikasi apabila permohonan belum memenuhi persyaratan atau memerlukan perbaikan dokumen.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

• Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau daring melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Pengaduan, saran, dan masukan secara daring dapat disampaikan melalui:
  a. WhatsApp Layanan Publik: 0831-7733-1289;
  b. Website: https://labura.kemenag.go.id;
  c. Email: ppidkemenaglabura@gmail.com;
  d. Instagram: @kemenaglabura; dan
  e. Facebook: Kantor Kemenag Labura.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ).
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
• Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS

• Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan;
• Jaringan Internet;
• Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Front Office;
• Air Minum;
• Komputer dan Printer
• Toilet;
• Website pengajuan permohonan.

KOMPETENSI PELAKSANA

• Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik, kemasjidan, dan pendirian rumah ibadah.
• Memahami tata naskah dinas, administrasi perkantoran, dan pengelolaan arsip.
• Mampu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen permohonan rekomendasi pendirian masjid.
• Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran, dan sistem informasi pendukung pelayanan.
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan, ramah, dan berorientasi pada pelayanan.
• Memiliki kemampuan koordinasi dan analisis dalam melakukan telaah terhadap dokumen permohonan.
• Memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi pemohon.
• Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama.

PENGAWASAN INTERNAL

• Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
• Dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal serta pengawasan oleh pimpinan untuk memastikan pelayanan penerimaan surat masuk berjalan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus menerus.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 (dua) orang pegawai

JAMINAN PELAYANAN

• Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan SOP.
• Pelayanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
• Tidak dipungut biaya sesuai ketentuan.
• Data dan dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

• Pelayanan diberikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
• Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya.
• Pengukuran dilakukan menggunakan metode dan peralatan yang sesuai standar untuk menjamin ketepatan hasil.
• Petugas mengutamakan keselamatan kerja selama pelaksanaan pengukuran di lapangan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

• Dilaksanakan secara berkala oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
• Dimonitor oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Evaluasi dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap SOP, ketepatan waktu pelayanan, hasil pengawasan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta pengaduan dan masukan dari masyarakat.
• Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)

STANDAR PELAYANAN

Pengajuan Pertanyaan, Pengaduan dan Saran

https://wa.me/6283177331289