BI – 01

Standar Pelayanan Pengukuran Arah Kiblat

PERSYARATAN

• Melampirkan fotokopi identitas pemohon (KTP atau identitas resmi lainnya).
• Menyampaikan alamat lengkap lokasi yang akan dilakukan pengukuran arah kiblat.
• Melampirkan titik lokasi dan/atau denah lokasi apabila diperlukan.
• Mencantumkan nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email) yang dapat dihubungi.
• Menyediakan akses ke lokasi yang akan dilakukan pengukuran.
• Persyaratan teknis lainnya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

• Pemohon mengajukan permohonan melalui PTSP.
• Petugas PTSP menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
• Berkas diregistrasi dan diteruskan kepada petugas penyelenggara syariah atau petugas yang berwenang.
• Petugas melakukan verifikasi administrasi dan menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal pengukuran.
• Petugas melaksanakan pengukuran arah kiblat di lokasi menggunakan metode dan peralatan yang sesuai dengan ketentuan.
• Petugas menyusun dan menerbitkan berita acara atau surat keterangan hasil pengukuran arah kiblat.
• Hasil pengukuran diserahkan kepada pemohon.
• Layanan selesai.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila terdapat gangguan sistem atau proses sinkronisasi pada aplikasi pusat, jangka waktu pelayanan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya / gratis

PRODUK LAYANAN

• Berita Acara Hasil Pengukuran Arah Kiblat.
• Surat Keterangan Hasil Pengukuran Arah Kiblat.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

• Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau daring melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Pengaduan, saran, dan masukan secara daring dapat disampaikan melalui:
  a. WhatsApp Layanan Publik: 0831-7733-1289;
  b. Website: https://labura.kemenag.go.id;
  c. Email: ppidkemenaglabura@gmail.com;
  d. Instagram: @kemenaglabura; dan
  e. Facebook: Kantor Kemenag Labura.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ).
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ).
• Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS

• Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan;
• Jaringan Internet;
• Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Front Office;
• Air Minum;
• Komputer dan Printer
• Toilet;
• Website pengajuan permohonan.

KOMPETENSI PELAKSANA

• Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan layanan bimbingan serta pelayanan keagamaan pada Kementerian Agama.
• Memahami mekanisme penugasan tenaga rohaniawan dan layanan doa sesuai permohonan masyarakat.
• Mampu melakukan verifikasi permohonan serta penjadwalan kegiatan secara tepat dan akurat.
• Mampu berkoordinasi dengan penyuluh/tenaga rohaniawan sesuai agama dan kebutuhan layanan.
• Memiliki kemampuan administrasi perkantoran dan pengelolaan jadwal kegiatan pelayanan.
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta bersikap profesional, ramah, santun, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

PENGAWASAN INTERNAL

• Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
• Dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal serta pengawasan oleh pimpinan untuk memastikan pelayanan penerimaan surat masuk berjalan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus menerus.

JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 (dua) orang pegawai

JAMINAN PELAYANAN

• Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan SOP.
• Pelayanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
• Tidak dipungut biaya sesuai ketentuan.
• Data dan dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

• Pelayanan diberikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
• Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya.
• Pengukuran dilakukan menggunakan metode dan peralatan yang sesuai standar untuk menjamin ketepatan hasil.
• Petugas mengutamakan keselamatan kerja selama pelaksanaan pengukuran di lapangan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

• Dilaksanakan secara berkala oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
• Dimonitor oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Evaluasi dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap SOP, ketepatan waktu pelayanan, hasil pengawasan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta pengaduan dan masukan dari masyarakat.
• Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)

STANDAR PELAYANAN

Pengajuan Pertanyaan, Pengaduan dan Saran

https://wa.me/6283177331289