• Surat permohonan penugasan rohaniawan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Surat permohonan paling sedikit memuat: identitas instansi/lembaga pemohon; maksud dan tujuan permohonan rohaniawan; jenis kegiatan yang akan dilaksanakan (pelantikan, pengambilan sumpah/janji, atau kegiatan kedinasan lainnya); waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; agama rohaniawan yang dibutuhkan; dan nomor kontak atau alamat surat elektronik (email) yang dapat dihubungi.
• Melampirkan surat keputusan, surat undangan, atau dokumen pendukung kegiatan, apabila diperlukan.

• Pemohon menyampaikan surat permohonan penugasan rohaniawan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
• Pemohon melakukan registrasi pada buku tamu atau media registrasi yang berlaku di PTSP.
• Petugas PTSP menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan.
• Petugas PTSP memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon.
• Permohonan diteruskan kepada Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh disposisi dan penetapan rohaniawan sesuai dengan agama yang dibutuhkan.
• Petugas menyampaikan informasi penugasan rohaniawan kepada pemohon.
• Pemohon menerima surat balasan dan/atau informasi penugasan rohaniawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 (satu) hari kerja untuk verifikasi administrasi dan paling lama 2 (dua) hari kerja untuk penetapan dan penyampaian informasi penugasan rohaniawan.

Tidak dipungut biaya / gratis.

Surat persetujuan dan/atau penugasan rohaniawan untuk pelaksanaan pelantikan, pengambilan sumpah/janji, atau kegiatan kedinasan lainnya.

• Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau daring melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• WhatsApp Layanan Publik: 0831-7733-1289;
• Website: https://labura.kemenag.go.id;
• Email: ppidkemenaglabura@gmail.com;
• Instagram: @kemenaglabura; dan
• Facebook: Kantor Kemenag Labura.

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

• Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan;
• Jaringan Internet;
• Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Front Office;
• Air Minum;
• Komputer dan Printer;
• Toilet.

• SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat, dan ramah.
• SDM yang memiliki kompetensi dalam administrasi perkantoran, tata naskah dinas, serta sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan studi banding lapangan/kunjungan kerja.
• SDM yang mampu melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan pemohon, pimpinan, dan pihak terkait.
• SDM yang mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk aplikasi perkantoran dan aplikasi pendukung pelayanan.
• SDM yang memahami standar operasional prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pelaksanaan studi banding lapangan/kunjungan kerja.

• Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
• Dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal serta pengawasan oleh pimpinan untuk memastikan pelayanan penerimaan surat masuk berjalan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
• Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus-menerus.

Minimal 2 (dua) orang pegawai.

• Pelayanan permohonan rohaniawan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
• Petugas memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.
• Pemohon memperoleh kepastian mengenai persetujuan, penjadwalan, dan/atau tindak lanjut permohonan studi banding lapangan/kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Keamanan dan kerahasiaan dokumen serta data pemohon dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Proses pelayanan permohonan rohaniawan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna layanan
• PPengguna layanan memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan selama berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui penilaian kinerja pegawai (e-Kinerja) yang dilaksanakan setiap triwulan.
• Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
• Hasil evaluasi kinerja dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.